Wilayah Pantai Barat Sumut Masuk Kategori Miskin

Rakyatku malang

Tim kunker (kunjungan kerja) VIII DPRD Sumut menyatakan, enam Kabupaten/Kota Dapil VIII yaitu Tapeng, Sibolga, Taput, Tobasa, Samosir dan Humbahas yang merupakan Wilayah Pantai Barat masih dikategorikan daerah tertinggal dan miskin, karena infrastrukturnya hingga kini  masih sangat buruk, baik jalan, irigasi dan  pendidikan 

Hal ini diungkap Ketua Tim VIII DPRD Sumut Rooslynda Marpaung, pada rapat paripurna penyampaian laporan hasil kunker dewan ke Dapil I – XI, dipimpin Wakil Ketua Dewan HM Affan didampingi  Wakil Ketua Ir H Chaidir Ritonga, MM dan Sigit Pramono Asri, SE, Selasa (24/7) di gedung wakil rakyat tersebut.

Dalam paripurna yang juga dihadiri Plt Gubsu Gatot Pujonugroho, Sekdapropsu H Nurdin Lubis, pejabat Pempropsu dan TNI/Polri, Rooslynda Marpaung menyebutkan, isu strategis menyangkut masalah kemiskinan, rendahnya   pendidikan  minimnya infrastruktur sarana/prasarana masih dominant di Kabupaten/Kota wilayah Dapil VIII dan dijuluki peta kemiskinan.

Disebutkan Rooslynda, kawasan Pantai Barat sampai saat ini masih dikategorikan daerah tertinggal dan miskin, karena minimnya anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya, mengakibatkan banyaknya jalan-jalan yang rusak berat, baik jalan Negara, propinsi, kabupaten dan jalan kedesa-desa terutama jalan menuju kantong-kantong produksi, karena Pempropsu maupun Pemkab/Pemko belum serius menanganinya.
Tim VIII juga melihat banyak jalan-jalan yang rusak sampai saat ini belum teratasi, seperti jalan menghubungkan Kabupaten Tobasa melalui Parsoburan menuju Labuhanbatu.

Kemudian jalan menghubungkan Kabupaten Taput dari Kecamatan Garoga menuju Borbor Parsoburan-Tobasa merupakan daerah perjuangan, karena antara kecamatan Garoga dan Borbor Habinsaran terdapat desa Simanombut basis perjuangan.
Demikian juga jalan penghubung Tobasa dari desa Pangoruran ke desa transmigrasi Janji Maria tembus ke Kecamatan Sipahutar-Taput sudah lama diprogramkan dan pernah dikerjakan tapi sampai saat ini masih terkatung-katung.
“Jalan penghubung Kabupaten Humbahas – Kabupaten Pakpak Bharat  perlu ditembuskan dan jalan penghubung Humbahas – Pakkat – Parlilitan – Barus perlu segera diselesaikan. Kami minta instansi terkait meningkatkan anggaran pembangunan jalan tahun 2013 secara signifikan, sehingga program jalan mantap 2013 di Sumut dapat terwujud,” ujar politisi PPRN ini.

Dari hasil Kunker Tim VIII, tambah Rooslynda Marpaung, banyak rumah-rumah penduduk di Kabupaten Tobasa, Taput, Tapteng, Humbahas dan Samosir sampai saat ini belum dialiri listrik, sehingga penduduk merasa belum merdeka. Adanya listrik tenaga surya tidak merupakan solusi, karena tidak dapat menerangi rumah penduduk, bahkan kalau rusak tidak dapar diperbaiki akibat tidak ada teknisi maupun peralatannya.

Anggota F-PPRN itu juga mengungkapkan, Tim VIII menilai buruknya irigasi mengairi persawahan di dail
VIII mengakibatkan banyak persawahan petani beralih fungsi dari lahan sawah jadi non sawah dan petani sering menjual maupun menggadai hasil panen padi dan gabah kepada pengusaha sebelum panen tiba.
Ini  berinflikasi pada pengusaha kilang padi terancam tutup, karena petani tidak menggilingkan padinya. “Dari kondisi riil ini, swasembada pangan dan padi bagi masyarakat tidak pernah terpenuhi, karena saat menjelang musim tanam, petani sudah kekurangan bahan pangan.

Kondisi ini harus jadi perhatian Pempropsu agar menganggarkan dana perbaikan dan pembuatan irigasi dikantong-kantong produksi membuat Perda larangan membawa padi/gabah keluar daerah,” ungkapnya.