DPRD Sumut :Minta Kodam I BB Hentikan Pengosongan Paksa Rumah Warga

 
Sedikitnya ratusan warga yang menamakan diri  dari badan Musyawarah (Bamus), Perkampungan Singgasana I Medan Sunggal, Sibolga, Siantar, Abdul hamid Jalan Binjai, Asrama Widuri Marendal, yang bernaung dibawah Forum Koordinasi Penghuni Perumahan Negara (FKPPN), para Purnawirawan, Warakawuri, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Aula kantor DPRD Sumut, Rabu (16/9/15) pagi.
Selain itu turut hadir, Bapak Mayjend Purn Haposan silalahi, selaku ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Bapak Mayjend Pur Rumaji, selaku bidang hukum FKPPN pusat, Edi Ibrahim Nst,  selaku ketua FKPPN Sumut, dan Arjoni munir, ketua Himpunan Putra-i Keluarga Besar Angkatan Darat (HIPIKAD), yang diterima langsung oleh komisi A DPRD Sumut. Sementara itu dalam pertemuan RDP tersebut tidak ada satupun pihak dari Kodam I BB yang menghadirinya.
Dalam pertemuan RDP tersebut, pihak Komisi A DPRD Sumut, sangat menyesalkan tindakan-tindakan yang dilakukan pihak Kodam I BB selama ini, yakni dengan cara mengusir paksa warga yang notabenenya sudah puluhan tahun menempati rumah tersebut, tanpa memikirkan solusi yang manusiawi.
“Kami sangat menyesalkan cara-cara paksa yang dilakukan pihak Kodam I BB. Terkesan cara-cara seperti itu merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Seharusnya pihak Kodam, sebelum melakukan intruksi pengosongan rumah warga, harus mencarikan solusi terlebih dahulu. Paling tidak memberikan ganti rugi yang layak, ataupun menempatkan warga ditempat yang layak”, ucap wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, FL Fernando Simanjuntak.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk selanjutnya, sejak RDP ini resmi dibuka, kita meminta pihak Kodam I BB untuk menghentikan intruksi pengosongan-pengosongan rumah, karena memang sebelumnya sudah ada MORATORIUM, antara Pemerintah Pusat, yakni, DPR RI, Menhamkam, Panglima TNI, pada 14 Januari 2010 lalu, yang sudah disepakati bersama, yakni penghentian tindakan pengosongan-pengosongan rumah dinas TNI, sebelum ada musyawarah yang menghasilkan mufakat, dalam upaya mencari solusi terbaik. Dimana dalam hal ini warga yang tinggal menempati rumah-rumah tersebut masih dikatakan keluarga besar TNI.
Jadi walaupun ada warga yang sudah menerima surat pengosongan rumah dari pihak Kodam I BB, pihak Kodam harus menghentikan dulu hal itu. Karena dalam hal ini, pihak kodam tidak bisa  melakukan hal-hal sepihak, ketika dewan selaku wakil Rakyat sudah didatangi Rakyat, ini adalah keputusan, sama artinya keputusan Rakyat, tegas Fernando.
Sementara itu, ketua FKPPN Sumut, Edy Ibrahim Nst menyebutkan, setelah pertemuan ini, kami meminta kepada pihak Dewan, dapat menyelesaikan masalah ini dengan segera. Mencarikan solusi terbaik, sehingga keresahan warga tidak berlarut-larut, karena memang mayoritas warga sudah 40 tahun lebih menempati rumahnya, membayar rekening listrik sendiri, rekening air, bahkan pajak bumi dan bangunan. Tidak ada sedikitpun subsidi ataupun bantuan dari pihak Kodam I BB selama ini kami terima. Jadi ditinjau dari hal itu, warga yang menempati rumah-rumah tersebut, bukan manusia liar, seperti pengungsi Rohingya, yang tak jelas arahnya. Kami adalah anak-anak pejuang kemerdekaan negara ini, yang taat akan peraturan yang sudah ditetapkan, dan juga termasuk dalam keluarga besar TNI. Jadi sudah selayaknya ini semua menjadi pertimbangan bagi Pemerintah, ucapnya.
Lain halnya, ketua Bamus Singgasana I, Tupal Simanjuntak menyebutkan, sebagian kecil kronologi tindakan-tindakan arogan dan mengada-mengada yang dilakukan pihak Kodam terhadap warga, yakni Pada tgl 6 juni 2015, telah terjadi pengosongan paksa rumah yg dihuni saudari Herawaty, dan pada tgl 9 september 2015, tindakan pengosongan rumah yg dihuni Saudari kami Eli Gani, dari sejumlah petugas TNI yang datang, melakukan penggusuran dengan mengatakan warga yang digusur ini terlibat jaringan Narkoba, tanpa mempunyai bukti dasar yang kuat, jelasnya.
Yang lebih anehnya lagi, lanjut Tupal, saat ini ada tanah, yang notabenenya milik negara, disewakan oleh pihak Satsikmil kodam I BB, untuk dijadikan tambak ikan lele, bercocok tanam sayur, dan dibangun kios-kios untuk disewakan, selain itu yang semula adalah  lapangan, dijadikan  kebun kelapa sawit, dan setiap panen terlihat diambil oleh pembeli kelapa sawit dengan menggunakan truck, pungkasnya.

Ada Rekayasa Vonis Mati Perdana di Nias

   

Kasus tokek yang berujung vonis mati Yusman Telaumbanua bukan kriminalisasi pertama di Nias. Faktanya, kriminalisasi marak di daerah yang pernah porakporanda akibat tsunami itu.

"Tahun kemarin ada 17 kasus yang kita temukan terindikasi direkayasa. Sekarang sudah mencapai hampir 120-an kasus," kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Haris Azhar di kantor Kontras, Senin (16/3/2015).

Menurut Haris, rekayasa kasus terjadi karena minim bukti. Tak jarang pula itu hanya untuk memenuhi kuota aparat penegak hukum.

"Ya, biasanya bisa jadi karena 'target' atau angka yang dikejar polisi. Jadi diada-adakan," tutur Haris.

Itu pula yang menimpa Yusman. Vonis mati untuk Yusman bermula dari jual beli tokek milik majikan Yusman. Alkisah, ada tiga orang yang berani membeli tokek itu seharga Rp500 juta. Yusman diperintah oleh majikannya menjemput ketiga pembeli yang tak lain adalah Kolimarinus, Jimmi, dan Rugun.

Yusman mengajak kakak iparnya, Rasulah. Mereka menumpang ojek. Entah bertemu atau tidak, tahu-tahu Yusman dan Rasulah dituduh menghabisi nyawa ketiga calon pembeli tokek itu. Motifnya, perampokan.

"Padahal, ketiga calon pembeli tak pernah membawa duit Rp500 juta seperti dikatakan polisi. Mereka cuma menenteng Rp7 juta," terang Haris.

Haris menyayangkan vonis mati buat Yusman. Apalagi, hukuman mati keluar dari proses hukum yang tidak berintegritas dan terlalu dipaksakan. Contah kasus ini dipaksakan karena kepolisian nekat memark-up usia Yusman dari 16 jadi 19 tahun, semata-mata agar tersangka bisa divonis mati

Kenapaya Bisa Kasus bungkam di Polresta Medan

 
Muslim (50) Ayah Fachru Riza sangat berharap pihak Reskrim Polresta Medan menindak lanjuti kasus anaknya yang menjadi korban penipuan dan pengelapanyang sampai hari ini sepertinya jalan di tempat .Menurut muslim anaknya Facru Riza warga Jalan Terusan Negara No 25 Medan telah melapor ke polresta Medan dengan nomor Laporan Polisi (LP) 239/1/2011/SU/ Resta Medan yang sempat SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan) dengan nomor SPP Sidik/223/a/IV/2014/ Reskri karena penipuan .

Yang mengherankan lagi kok Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengabulkan gugatan praperadilan (prapid)  yang dilakukan oleh Fachrul Riza, yang tertuang dalam putusannya nomor.40/Pra.Pid/2014/PN Mdn.

Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta dan Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol Wahyu Baram tidak berkomentar ketika mengetahui hal tersebut. Sementara itu penyidik Unit Reskrim Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Sucipto yang menangani kasus tersebut terkesan menghindar ketika akan ditanya kasus yang menimpa Fachrul Riza itu. "Dia tidak masuk Bang, sakit dia," cetus salah seorang petugas jaga di ruangan penyidik Unit Tipiter itu.

Polresta Medan Belum Ungkap Korupsi Alkes RS Pirngadi

 
Adanya informasi ada perbedaan pendapat antara Sat Reskrim Polresta Medan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dalam penanganan kasus Korupsi Alkes di rumah sakit Prigandi Medan menyebabkan  kasus dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) RSUD dr Pirngadi Medan mengendap di Polresta Medan. Bahkan, berkas ke 8 tersangka dalam kasus ini tak kunjung P-21 (lengkap). Pasalnya,dan ini sudah memasuki tahun pertama.

 Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Wahyu Bram. "Petunjuk tertulis yang disuruh kejaksaan menurut kami janggal. Makanya tidak terpenuhi (berkasnya)," kata Wahyu Bram

Sebelumnya, terkait perkara ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan, Haris Hasbullah sempat menyarankan agar Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Wahyu Bram untuk menyerahkan kasus tersebut ke Pidsus Kejari Medan.

"Kalau tak sanggup serahkan (ke Kejari Medan) lah," tegas Haris, Kamis 5 Februari lalu.

Diketahui, kasus korupsi alkes yang bersumber dari dana Direktorat Jendral (Dirjen) Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran (TA) 2012 senilai Rp 2,5 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp 1,1 miliar ini, sejak penyidikan dimulai pada tahun 2013 hingga sekarang, Kejari Medan sudah 5 kali mengembalikan berkas perkara milik 8 tersangka. Salah satunya eks Direktur utama (Dirut) RSUD dr Pirngadi Medan, Amran Lubis. yang dinyatakan P-19 (belum lengkap).

Masyarakat Tano Batak MInta Pemerintah Pusat Tutup Perusahaan Perusak Danau Toba,

 

Diiringi gondang Batak, puluhan orang manortor di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (26/1). Kekayaan etnik itu ditampilkan saat mereka berunjuk rasa menuntut pelestarian Danau Toba.

Pengunjuk rasa mengatasnamakan Jalin d-Toba ini juga membakar kemenyan. Aksi mereka gelar dengan tuntutan utama mendesak penutupan perusahaan-perusahaan yang dinilai telah merusak Danau Toba.
Jalin d-Toba yang merupakan gabungan dari sejumlah kelompok masyarakat ini menuntut peninjauan ulang penerbitan izin-izin dan konsesi perusahaan di kawasan Danau Toba. Dalam aksinya, pengunjuk rasa mengenakan kaus putih bertuliskan "Tano Batak terluka, Jokowi lihatlah!" Tulisan serupa juga mereka tuangkan dalam poster yang dibawa.

"Kehadiran berbagai industri di kawasan Danau Toba telah menimbulkan dampak negatif terhadap tatanan kehidupan masyarakat, perekonomian, sosial-budaya dan lingkungan di Tano Batak," kata Sebastian Hutabarat, salah seorang pengunjuk rasa.

Dalam press rilis yang dibagikan kepada wartawan, Jalin d-Toba menyebut sejumlah perusahaan besar yang berkontribusi menimbulkan kerusakan di Danau Toba, yaitu PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang sudah berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan bubur kertas di Sosor Ladang, Porsea, Toba Samosir; PT Allegrindo Nusantara, peternakan babi di Urung Pane, Purba, Simalungun; Simalem Resort (PT MIL); dan PT Gorga Duma Sari (GDS), perusahaan perkebunan hortikultura di kawasan hutan Tele; termasuk pula PT Inalum yang dinilai bertanggung jawab terhadap turunnya permukaan air Danau Toba.

Pengunjuk rasa menilai kerusakan terbesar dihasilkan PT TPL. Sejak hadirnya perseroan pada 1983, telah banyak kerugian bagi kehidupan masyarakat, infrastruktur, hutan dan lingkungan. Bahkan ketika Pemerintahan Presiden BJ Habibie perusahaan ini diperintahkan untuk ditutup operasionalnya, sebelum dibuka kembali 3 tahun berselang dengan alasan paradigma baru.

Kenyataannya, paradigma baru yang dimaksud tidak terbukti. Perusakan lingkungan masih marak terjadi, perampasan tanah/hutan adat masih berlangsung, perusakan infrastruktur jalan akibat truk-truk logging yang mengangkut muatan melebihi tonase, pencemaran air dan udara akibat pembuangan limbah pabrik.

Berbekal konsesi lahan seluas 188.055 hektare lebih, TPL dengan leluasa membabat habis hutan tanpa memperhitungkan kerusakan hutan dan lingkungan. Hutan alam dan hutan adat yang dulunya berisi aneka kayu alam berubah menjadi hamparan eucalyptus. Hutan pun menjadi monokultur. Berbagai jenis pohon dan tanaman endemik, seperti kemenyan, akhirnya rusak dan terancam punah. "Rakyat tidak pernah setuju untuk menanam eukaliptus," kata Sebastian berapi-api.

Para pengunjuk rasa juga menuntut agar pemerintah menghormati, mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat lokal serta masyarakat adat dalam menyikapi kehadiran berbagai perusahaan di kawasan Danau Toba. Penegak hukum pun diminta menindak tegas pembalakan hutan dan truk-truk pengangkut kayu yang ditengarai telah merusak jalan di sekitar kawasan Danau Toba.

"Sangat miris jalan itu dirusak, karena jalan iru dibangun Belanda pada 200 tahun lalu. Indonesia tidak pernah membuka jalan di sana," sebut Sebastian

Wakasat Reskrim Usir Wartawan Saat Meliput

Sejumlah wartawan tak menyangka akan diusir saat melakukan liputan di lantai dua Polresta Medan persisnya di Ruang Penyidik Unit Vice Control/Judisila, Selasa (21/10) siang.

Pengusiran terhadap wartawan yang dilakukan oleh Wakasat Reskrim Polrseta Medan, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Viktor Ziliwu berawal, saat sejumlah awak media hendak mewawancarai salah satu korban penipuan. Sebelum pengusiran terhadap wartawan terjadi, korban penipuan tersebut sudah mau memberikan komentar atas kasus yang menimpanya.

Namun, saat sedang wawancara, tiba-tiba ucapan terlontar dari bibir, AKP Viktor Ziliwu agar tidak melakukan liputan dan mewawancarai korban, sehingga korban yang mengetahui itu, enggan memberikan keterangannnya kepada sejumblah awak media.

"Turun, turunlah kalian. Ngapain kalian datang kemari. Ini kan ruang penyidik. Sana kalian. Nantilah kalau kalaian mau konfirmasi langsung saja sama kanitnya. Inikan masih diperiksa dulu," ketus AKP Viktor Ziliwu.

Usai ucapan yang dilontarkan oleh perwira berpangkat tiga balok emas dipundaknya itu, sejumlah wartawan meninggalkan Ruang Unit Vice Control/Judisila Polresta Medan.

Rudi Sitorus Lumpuh Akibat Disiksa Oknum Polsek Sunggal

Rudi Sitorus warga jalan Paya Bakung nyaris seperti mayat hidup akibat disiksa sadis oknum polsek Sunggal .Gaya introgasi model baru yang dilakukan oknum polsek Sunggal terhadap Rudi (35) membuat saraf otot kakinya mati

Kakinya ditembak tanganya dipatahkan kata rati boru limbong (51) ibu rudi sitorus .Penangkapan Rudi terjadi dikawasan persawahan dekat rumah tersangka jalan paya bakung sunggal Deli Serdang .rudi ditangkap atas pengaduan Anto (22) Sabtu malam 31 Mei 2014 atas tuduhan perampokan bersenjata kelewang di jalan binjai km 15 .Berdasarkan laporan Anto dan sejumlah saksi mata maka rudi dinyatakan salah satu tersangka .

Senin sore 2 juni 2014 delapan oknum polsek sunggal ciduk Rudi sitorus .Dilaporkan berusaha kabur sebutir peluru bersarang dikaki kanan rudi .Ada saksimata anto (33) tetanga rudi ,salah satu petugas polsek sunggal mematahkan tangan Rudi dengan cara memelintir tanganya kebelakang .kemudian tubuh rudi dimasukan kebagasi mobil polisi

Ibu rudi sudah mengimbau pada pihak petugas polsek sunggal yang menangkap anaknya "silahkan tangkap anak saya bila salah tapi jangan kalian siksa"

Empat hari setelah penangkapan rudi(6/6) Rati boru limbong ibu rudi mendapat kabar anaknya sudah berada dirumah sakit Bayangkari jalan KH Wahid hasim .Kedan tubuh rudi berbaring dalam rumah sakit tanpa baju dan celana .Keadanya sudah cacat lumpuh total